Foto: Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto Menerima kunjungan Christopher C Miller – United States Secretary of Defense (Menhan AS) di Kementerian Pertahanan RI. (Instagram/@Rizkyiransyah)
Jakarta – Amerika Serikat (AS) menjual jet tempur F-15 dan F-18 ke Indonesia. Hal ini dilakukan setelah berbulan-bulan lamanya pertemuan antara pejabat tinggi pertahanan dari kedua negara dilakukan.
Nikkei Asia, mengutip pejabat dari Kementerian Pertahanan (Kemhan), mengabarkan sinyal kuat yang diberikan Plt Menteri Pertahanan Christopher Miller saat mengunjungi Jakarta pekan ini.
Sebelumnya petinggi Pentagon itu telah datang dengan agenda kebebasan navigasi di Laut China Selatan (LCS), merujuk pada ketegangan Paman Sam dengan China.
“Indonesia telah mendorong AS menjual jet tempur F-15, F-18 dan F-35, tapi yang disepakati hanya dua model karena yang ketiga pengirimannya memakan waktu 10 tahun,” tulis media tersebut mengutip Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Indonesia, Rodon Pedrason, Kamis (10/12/2020).
Beberapa waktu lalu Menhan Prabowo Subianto juga rajin melobi beberapa negara seperti Prancis, Austria dan Rusia agar mendapatkan jet tempur segera.
Dengan Prancis, Prabowo telah menyatakan ketertarikannya untuk memboyong Jet Tempur Rafale.
Dengan Rusia, Prabowo telah berencana untuk membeli Sukhoi Su-35 dan dengan Austria, telah bernegosiasi untuk membeli Eurofighter Typhoon Angkatan Udara Wina.
F-15 dan F-18 diproduksi oleh perusahaan kedirgantaraan yang sangat terkemuka AS, McDonnell Douglas dan Boeing.
Sementara itu di kesempatan yang sama pula Pedrason pun mengatakan, “Kemhan di bawah Prabowo berencana mengadakan 100 jet tempur unggul. Ini guna menambah armada Indonesia yang saat ini hanya berjumlah kurang dari 60.”
“Kami akan memiliki sekitar 170 jet tempur di akhir itu. Luar biasa,” katanya.
Menurutnya, “RI menganggarkan US$ 9 miliar hingga US$ 11 miliar untuk persenjataan baru dan peralatan militer untuk 20 tahun ke depan. Pinjaman lunak pun ditawarkan sejumlah negara seperti Prancis, Turki, China dan Rusia.”
“Sangat mendesak bagi kami sekarang untuk memiliki persenjataan yang dapat menyeimbangkan [kekuatan] melawan negara-negara titik merah di dekat kami” katanya.
Pesawat Jet Tempur F-15 Foto: REUTERS/Bob Strong/File photo
Sementara itu dilansir dari laman yang sama, RI juga disebut akan membeli model baru pesawat angkut militer Hercules, C130J dan C130H, yang diproduksi oleh Lockheed Martin.
Dia menambahkan kementerian berencana untuk melatih hingga 300 pilot jet tempur dan sekitar 100 pilot untuk Hercules selama dua tahun ke depan. (ferd)
Republic of China (ROC) Ministry of National Defense via AP. Dalam foto ini yang diambil 10 Februari 2020 dan dirilis oleh Republik Pertahanan Cina (ROC). Kementerian Pertahanan Nasional Angkatan Udara Taiwan F-16 dibagian dari latar depan tampak tengah terbang di atas sayap Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLAAF) H -6 pembom di saat melewati dekat Taiwan.
TAIPEI – Apabila dibandingkan kekuatan militernya, China jelas bukan tandingannya Taiwan.
“Negeri Panda” memiliki jumlah tentara terbanyak di dunia dan budget militernya hanyalah bisa ditandingi Amerika Serikat ( AS).
Sementara Taiwan dengan hanya populasi penduduk 23 juta jiwa, perekonomian bahkan kekuatan militernya saja sangat kecil bila dibandingkan dengan China dan Taiwan pun tetap terus berada di bawah ancaman invasi.
Baru-baru ini ketegangan mereka meningkat lagi dengan AS yang mengirim delegasinya ke Taipei dan menjadi kunjungan tingkat yang tertinggi sejak Washington mengalihkan sebuah pengakuan diplomatik ke China pada 1979.
Lalu andaikata terjadi Taiwan dan China terlibat dalam perang, bagaimana perbandingan dari kekuatan kedua negara itu?
Berikut ini adalah prediksinya yang disarikan dari AFP Senin (10/8/2020).
1. Mengapa Mereka Saling Bermusuhan?
Taiwan dan China berpisah pada tahun 1949 ketika itu nasionalis Chiang Kai-shek melarikan diri ke kepulauan itu untuk membentuk regim pemerintahan otoriter yang terpisah, setelah dia kalah dalam perang saudara di China daratan melawan komunis Mao Zedong.
Kedua pihak telah mengklaim diri mewakili China dan selama 30 tahun pertama, konflik tetap saja memanas. China pun kerap kali menembaki pulau-pulau Taiwan yang berdekatan dengan daratan mereka.
Kemudian dalam sebuah insiden serangan terbesar pada 1958, Tentara Pembebasan Rakyat China pun telah menembakkan 470.000 peluru selama 44 hari, menewaskan 618 prajurit dan banyak warga sipil.
Hingga pada akhir tahun 1970-an China pun masih membombardir pulau-pulau itu, meskipun telah dihujani dengan selebaran untuk propaganda.
Kemudian peredaan ketegangan (detente) terjadi, disusul dengan kesepakatan secara diam-diam pada awal tahun 1990-an dimana kedua pihak bersepakat menjadi “satu China” tapi memiliki aspek versinya masing-masing.
2. Dimana Kelemahan Taiwan?
Sejak itulah identitas dari Taiwan berubah dengan menjadi negara merdeka secara de facto yang terpisahkan dari daratan China.
Dalam jumlah dana dan personel militer, jelas Taiwan sangat kerdil di hadapan China yang raksasa.
Taiwan memiliki sekitar 215.000 pasukan tentara dan mempunyai anggaran pertahanan sebesar 12 miliar dollar AS (Rp 176,8 triliun, kurs Rp 14.700/dollar AS).
Bandingkan saja dengan China yang memiliki sekitar 2 juta lebih personel dan didukung anggaran militer 178 miliar dollar AS (Rp 2,62 kuadriliun, kurs Rp 14.700/dollar AS)
China juga memiliki unit senjata nuklir dengan persenjataan yang mutakhir dan terus berkembang termasuk jet tempur canggih, dua kapal induk dan banyak lagi yang sedang diproses mereka.
Jumlah dari rudal mereka juga kini semakin banyak, beberapa diantaranya malahan hipersonik yang ditempatkan di seberang Selat Taiwan dan lebih dari 60 kapal selam termasuk pula kapal bertenaga nuklir.
Sementara itu ada sekitar 300 jet tempur Taiwan semuanya sudah beroperasi sejak 1990-an.
Angkatan lautnya di atas kertas juga akan kalah telak dari China. Sebanyak dua dari empat kapal selam Taiwan sudah sangat tua, dibuat pada 1940-an.
3. Lalu Dimana Kekuatan Taiwan?
AFP pun memberitakan, bahwa kekuatan militer bukan jaminan menjadikan kemenangan perang, seperti halnya pemberontak yang berhasil membungkam pasukan NATO pimpinan AS di wilayah Afghanistan selama 20 tahun.
Jika berperang melawan China, Taiwan tak perlu berusaha keras mengimbanginya secara dana.
Dengan banyaknya negara Barat yang semakin enggan di dalam menjual barang-barang militer secara besar-besaran ke Taiwan agar tidak memicu kemarahan dari pihak Beijing, mereka ini bisa mengembangkan sendiri industri senjata dalam negerinya yang dinamis dan inovatif.
Rudal bisa dibuat dengan harga yang relatif murah, dibandingkan China karena invasinya itu akan memakan biaya sangat tinggi.
4. Apa Kata China?
Beijing terus mengklaim wilayah Taiwan dan berjanji di suatu saat nanti akan merebutnya kembali, dengan paksa jika diperlukan.
Dibawah komando dari Presiden Xi Jinping, hasrat itu menjadi kian menggebu, terutama sejak Tsai Ing-wen terpilih menjadi Presiden Taiwan pada 2016 yang menolak keras sistem “Satu China” dan memandang bahwa Taiwan itu adalah sebagai negara berdaulat secara de facto.
Tahun lalu Xi telah berpidato dengan nada tinggi yang sangat agresif, memperingatkan bahwa reunifikasi Taiwan dengan China daratan “tidak bisa dihindari”.
Latihan militer digencarkan lagi. Jet tempur China kerap terbang ke zona pertahanan Taiwan.
Para nasionalis bergaris keras menyebutkan Xi tertekan, karena Partai Komunis China tertampar atas kemerdekaan dari Taiwan.
Meskipun kampanyenya penuh dengan tekanan, Tsai Ing-wen menang pemilu lagi dengan telak pada awal tahun ini, untuk dapat mengemban periode kedua masa jabatannya.
5. Apa Peran dan Dimana AS?
Taiwan kini telah terikat dengan Kongres untuk mempersenjatai Taiwan guna mempertahankan diri.
“Negeri Paman Sam” memang mengakui Beijing sebagai pusat pemerintahan dari China, tetapi tidak secara pasti pula mengakui statusnya Taiwan, dengan hanya mengatakan setiap perubahanya itu harus dicapai dengan damai.
Sejak pada pertengahan 1990-an untuk dapat mendekati China, AS telah sangat berhati-hati menjual persenjataan besarnya ke Taiwan yang membuat Taipei frustrasi.
Namun kondisi itu berubah amat drastis ketika AS dipimpin oleh Presiden Donald Trump.
Dia telah menyetujui sejumlah kesepakatan yang teramat besar, termasuk 66 pesawat tempur F-16 generasi berikutnya dan upgrade rudal Patriot di pulau itu.
Taiwan juga menjadi salah satu isu yang telah bisa menghasilkan dukungan dari bipartisan di era Trump dengan dua UU baru-baru untuk meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara.(ferd)
Begitu juga halnya dengan Kasad TNI Jenderal Andika Perkasa bersama istri tercintanya datang ke sana.
Melalui akun Instagram resmi TNI AD, Jenderal Andika nampak antusias saat menikmati sajian alam yang begitu cantik.
Kali ini, Jenderal Andika terlihat sangat menikmati keindahannya Gunung Bromo dengan berkuda.
Jenderal Andika rupanya sempat menawar tarif harga sewa untuk naik berkuda di hamparan luas Gunung Bromo.
Hal itu pun juga dirasakan oleh sang istri saat menawar harga sewa berkuda untuk dirinya. Keduanya pun justru membayar dengan harga yang cukup sangat fantastis.
Lantas, sebenarnya berapa harga sewa yang telah dibayarkan oleh Jenderal Andika dan istri?
Tanyakan Tarif Sewa
Dalam tayangan video tersebut, tampak Jenderal Andika seusai melakukan inspeksi itu tengah bercengkerama dengan pemilik persewaan naik kuda di Gunung Bromo.
Saat itu juga Jenderal Andika pun nampak penasaran dengan tarif harga sewanya.
“Ini biaya kalau kita naik ke pura gini berapa mas?” tanya Jenderal Andika.
“Rp150 ribu,” jawab salah satu pemilik.
Harga Pas Tak Bisa Ditawar
Mendengar harga sewa yang dilontarkan oleh salah seorang pemilik kepada sang suami, istri Jenderal Andika, Hety pun lantas bertanya kembali kepada pemilik kuda lainnya.
Rupanya, Rp150 ribu tersebut merupakan tarif pas yang tidak bisa ditawar lagi.
“Iya, memang tarifnya,” jawab pemilik yang lainnya.
“Oh, memang tarifnya di Bromo ini. Sudah enggak bisa ditawar, memang sudah dari dulu,” katanya.
Jenderal Andika Meminta Diskon
Percakapan antara istrinya itu dengan pemilik yang lainnya pun membuat Jenderal Andika kini semakin tampak penasaran.
Dia kemudian berupaya untuk bisa menawar dan merayu sang pemilik agar mendapatkan harga diskon sehingga murah lantaran mereka merupakan penumpang pertama pada hari tersebut.
“Karena kita adalah pengunjung pertama dapat diskon, ya,” kata Jenderal Andika.
“Enggak ada diskon. Jadi Rp150 ribu. Enggak bisa ditawar dari dulu harganya sama Rp150 ribu juga tuh dari ujung sampai ujung,” ucap sang istri.
Tak disangka-sangka, meskipun tidak mendapatkan harga diskon yang diminta, Jenderal Andika dan sang istri pun malahan jistru memberikan harga sewa yang tidak terduga.
Beri Rp1 Juta Secara Langsung
Keduanya pun lalu berniat untuk memberikan tarif harga sewa Rp1 juta kepada para pemilik kuda tersebut.
“Karena enggak bisa ditawar lagi, jadi kita kasih berapa? Karena enggak bisa ditawar Rp150 ribu, saya kasih Rp1 juta!” ucap sang istri Jenderal Andika.
Jenderal Andika Bagi-Bagi Rejeki
Tak hanya kepada pemilik kuda yang sedang berinteraksi dengan keduanya pada saat itu, semua pemilik dari persewaan berkuda pun juga kini mendapatkan lagi untungnya yang berlipat-lipat.
Melalui alat komunikasinya, Jenderal Andika terlihat segera memberikan perintahnya secara langsung kepada bawahannya untuk segera menaiki kuda yang dijajakan di Gunung Bromo oleh para pemiliknya tersebut.
Pasukan Khusus Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA)
Washington – Amerika Serikat (AS) pada saat ini harus mulai memutar otak untuk bisa lolos dari rencana China yang ingin mematahkan dominasi pasukan militernya.
Berbagai fakta membuktikan bahwa kekuatan pasukan dari Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA), kini sudah tak bisa lagi dianggap remeh oleh AS.
Dalam beberapa berita yang telah dirangkum dari berbagai sumber, FERD melaporkan bukti-bukti peningkatan yang sangat signifikan kekuatan pasukan militer China.
Tidak hanya itu, armada tempur Tentara Pembebasan China acap kali memamerkan kekuatannya, baik di darat, laut, dan udara.
Rudal Balistik China
Pembangunan yang masif dari kapal-kapal induk, rudal balistik berhulu ledak nuklir, hingga ke sejumlah unit pesawat tempur siluman, adalah beberapa fakta yang menunjukkan betapa amat dahsyatnya kekuatan tempurnya militer China pada saat ini.
Dalam laporannya The National Interest, Presiden dari China, Xi Jinping, mempunya ambisi yang menjadikan PLA sebagai sebuah angkatan bersenjata terbaik di dunia selambatnya pada 2049.
Sementara itu, Mantan Wakil Sekretaris Pertahanan AS, Robert Work dan rekannya yang seorang penulis, Greg Grant, membuat sebuah tulisan yang dengan jelas menggambarkan bahwa Negeri Paman Sam juga ternyata sudah sejak lama membaca adanya kemungkinan itu.
“Sudah lama sekali Departemen Pertahanan AS menyusun hasil sebuah tanggapan yang terukur. Itu harus mengembangkan dari konsep, sistem dan platform operasional,” bunyi pernyataan Work dan Grant.
“Hal itu untuk memungkinkan dari sebuah pasukan gabungan, melawan upaya bersama China, yang berusaha mendekonstruksi dan menghancurkan jaringan pertempuran operasional Amerika Serikat,” lanjut pernyataan Work dan Grant.
Work dan Grant meyakini jika China sudah menyaksikan pula pergerakan kekuatan tempurnya Angkatan Bersenjata AS (USAF) pada Perang Teluk I (1990-1991).
Dalam data Militer dari Nation Master tercatat saat itu Angkatan Bersenjata AS pun mengerahkan sebanyak 956 ribu pasukannya dengan nama kode Operasi Badai Gurun.
Dibawah komando dari presiden pada saat itu, George H. W. Bush, pasukan AS membantu Kuwait yang mendapat serangan masif Angkatan Bersenjata Irak dan di komandoi oleh Saddam Hussein.
“Pelajaran utama yang telah bisa diambil China di dalam Operasi Badai Gurun 1991 adalah dalam menyerangnya dengan keras dan cepat selama tahap-tahap awal perang. Karena, suatu inisiatif yang pernah hilang itu mustahil untuk kembali lagi saat melawan musuh yang mampu melakukan pemboman amunisi terkendali, selama 24 jam dan dalam segala cuaca,” lanjut pernyataan Work dan Grant.
Armada Laut China
Work dan Grant menganalisa, “China memiliki 2 (dua) rencana besar untuk menyerang secara efektif dengan mengumpulkan rudal berjarak jauh dan sistem penargetan canggih. Hal ini pun dilakukannya untuk menembus kekuatan pertahanan jaringan pertempuran AS pada tahap awal konflik.”
Selain itu, China juga kini tengah mengembangkan kemampuan “Assassin Mace” atau yang biasa disebut Departemen Pertahanan AS sebagai “Kemampuan Hitam“.
Istilah itu ditujukan kepada unit kekuatan cadangan dari sebuah armada militer yang memiliki fungsi untuk dapat mengejutkan musuh dengan sebuah serangan dari berbagai arah. (ferd)
JAKARTA – Harga kendaraan dari roda empat baru dipastikan akan mengalami sebuah penurunan yang sangat besar jika wacana pembebasan pajak akan segera direalisasikan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Bukan tidak mungkin, penurunan harga karena pajak nol persen ini bisa berakibat sampai 50 persen dibandingkan harga normalnya.
Wacana yang digulirkan oleh Kemenperin ini tidak lain untuk merangsang penjualan otomotif di Indonesia di tengah pandemi Covid-19 ini.
Relaksasi pajak serupa juga pernah digulirkan oleh sejumlah negara di Asia dan hasilnya itu cukup membantu untuk dapat mendongkrak penjualan mobil baru.
Jika terealisasi, pajak nol persen inipun akan berlaku untuk semua tipe mobil baru mulai dari MPV, LCGC, sedan, city car, hingga SUV.
Toyota Thailand New Toyota Fortuner Legender
Untuk para pencinta mobil SUV jenis medium, tentunya jika ada penghapusan pajak mobil baru bisa menjadi kesempatan untuk dapat membeli.
Mengingat, harganya tentu akan menjadi sangat murah ataupun setara dengan harga mobil LSUV atau SUV murah.
Berikut adalah kisaran dari harga SUV medium jika ada relaksasi pajak nol persen tersebut.
Untuk harga resmi, dikutip dari situs web resmi agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan agen pemegang merek (APM).
Mitsubishi Pajero Sport Rockford Fosgate Black Edition GIIAS 2019
Toyota
• Fortuner 4X2 2.7 SRZ A/T BSN harga Rp 566.950.000 menjadi Rp 283.325.000 • Fortuner 4X2 2.4 G M/T DSL harga Rp 492.950.000 menjadi Rp 246.475.000 • Fortuner 4X2 2.4 G A/T BSN harga Rp 510.950.000 menjadi Rp 255.475.000 • Fortuner 4X2 2.7 SRZ A/T BSN TRD harga Rp 580.250.000 menjadi Rp 290.125.000
Mitsubishi
• Pajero Sport Dakar Ultimate 4X2 A/T harga Rp 593.500.000 menjadi Rp 296.750.000 • Pajero Sport Dakar 4X2 A/T harga Rp 549.500.000 menjadi Rp 274.750.000 • Pajero Sport Exceed 4X2 A/T harga Rp 506.500.000 menjadi Rp 253.250.000 • Pajero Sport Exceed 4X2 M/T harga Rp 491.500.000 menjadi Rp 245.750.000
Honda
• CR-V 2.0 CVT harga Rp 468.450.000 menjadi Rp 234.225.000 • CR-V 1.5 Turbo harga Rp 503.050.000 menjadi Rp 251.525.000 • CR-V 1.5 Turbo Prestige harga Rp 544.050.000 menjadi Rp 272.025.000
Industri
ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) melakukan peninjauan pameran mobil usai mebuka GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) ke- 27 tahun 2019 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (18/9/2019). GIIAS 2019 yang akan berlangsung 18 – 28 Juli 2019 tersebut mengusung tema Future In Motion yang diikuti 20 merek kendaraan penumpang, 10 merek kendaraan komersial dan karoseri serta 12 merek sepeda motor.
Usulan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terkait dari keringanan pajak pembelian mobil baru menjadi nol persen dalam tiga bulan terakhir tahun ini menuai pro dan kontra.
Tidak sedikit yang menganggap perilaku tersebut tidak efektif untuk mendorong penjualan di sektor otomotif karena adanya pergeseran preferensi daripada masyarakat atas kebutuhan tersier di tengah pandemi virus corona alias Covid-19.
Disamping itu, pemerintah telah mengeluarkan banyak relaksasi pajak.
Dengan demikian, dalam jangka menengah, besar kemungkinan defisit anggaran akan semakin melebar imbas penerimaan pajak seret dan melesetnya target perekonomian tahunan.
“Usulan ini tentunya diharapkan dapat memberikan efek multiplier bagi konsumen, produsen, dan pemerintah guna menjaga keberlangsungan industri otomotif, akses kendaraan pribadi yang terjangkau, penyerapan tenaga kerja hingga memberdayakan industri maupun pelaku usaha sektor lainnya,” kata dia, Selasa.
KOMPAS.com/STANLY RAVEL PATTIWAELAPIA Wuling Cortez bermesin Tirbo resmi meluncur di IIMS 2019
Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Perindustrian Neil Iskandar Daulay masih meyakini bahwa keringanan pajak mobil baru dapat pula menumbuhkan pasar otomotif nasional. Sebab, mata rantai industri ini sangat panjang yang melibatkan jutaan pekerja.
Neil pun membantah pernyataan pihak tertentu yang mengatakan bahwa usulan keringanan pajak kendaraan baru tidak efektif karena masyarakat tidak akan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan tersier.
Menurut dia, “dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pada Agustus 2020 tercatat, penjualan mobil sebesar 37.291 unit. Angka tersebut meningkat 32,2 persen dibanding Juli sebanyak 25.283 unit.”
“Artinya, daya beli masyarakat untuk barang mewah seperti mobil di tengah pandemi cukup tinggi, tetapi masih terpusat pada golongan kelas tertentu. Bila ada relaksasi pajak, daya beli diyakini dapat tumbuh secara merata.” imbuhnya.
Meskipun demikian, pihak Kemenperin membuka luas berbagai pertimbangan dan komunikasi terhadap usulan tersebut.
Kini, relaksasi pajak kendaraan baru menunggu keputusan dari Menkeu. (ferd)
Lagaknya Sok Paling Kuat di Laut China Selatan, Kini Negeri Panda Mulai Ketar Ketir Setelah Negara-negara Besar Putuskan Untuk Terjun ke Laut China Selatan
Beijing – Pemerintah China selalu saja mengutuk negara ketiga, termasuk AS dan Eropa, karena terlibat di Laut China Selatan, tetapi sikap ini tidak didukung oleh negara manapun.
Pada 18 September lalu, hanya beberapa hari setelah koalisi tiga negara Inggris, Prancis dan Jerman mengirim catatan ke PBB terhadap klaim China di Laut Timur (China).
Negara ini “salah menafsirkan dan menerapkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982″ dan “memiliki motif rahasia”.
Keterlibatan AS, Australia dan trio Eropa terkini (Inggris, Prancis, Jerman) selalu dikritik oleh pers dan otoritas Beijing.
Selain itu, dalam pertemuan-pertemuan dengan ASEAN pun, China selalu berupaya untuk bisa membujuk blok ini agar zonasi Laut Timur menjadi cerita yang tersendiri antara kedua belah pihak.
Argumen China selalu berfokus kepada tiga poin utama: (i) sengketa Laut Timur adalah masalah terpisah antara China dan ASEAN; (ii) China dan ASEAN mempromosikan solusi damai, termasuk merundingkan Kode Etik di Laut China Selatan (COC); dan (iii) Negara ketiga yang terlibat, misalnya Amerika Serikat, hanya memperumit situasi, memaksa negara-negara ASEAN jatuh ke dalam dilema ketika memilihnya antara AS atau Cina – masalah yang sangat sulit.
Sementara dilapangan, China telah banyak berinvestasi dalam milisi, laut, dan angkatan laut.
Untuk menyampaikan pesannya yang solid kepada negara ketiga, China pun meluncurkan sebuah aktivitas untuk dapat merusak kebebasan dalam navigasi dan penerbangan.
Pada April 2020 lalu, negara ini mengumumkan telah mengusir kapal perangnya AS yang telah memasuki kepulauan Hoang Sa (di bawah kedaulatan Vietnam yang diduduki secara ilegal oleh China).
Namun, setelah insiden itu pun Angkatan Laut AS membantah informasi tersebut dan berusaha menegaskan bahwa kapal AS telah melakukan patroli navigasi gratis (FONOP) secara legal.
Akhir tahun yang lalu, militer Australia mengatakan kepada media, bahwa “kapal milisi maritim dari China dengan berkedok kapal penangkap ikan semakin giat meningkatkan operasi berbahaya bagi Armada pesawat Angkatan Pertahanan Australia di Laut China Selatan.”
Para ahli mengatakan bahwa, “gerakan yang jadi mengganggu, mengancam kebebasan navigasi dan jalur penerbangan karena disebabkan China di Laut China Selatan akan berkontribusikan untuk memperkuat tujuan yang secara bertahap mendorong keberadaan negara-negara agar keluar dari wilayah laut ini. Atau setidaknya meminta negara lain untuk mematuhi persyaratannya China.”
Konyol dan tidak bisa diterima
Harian The Bangkok Post pada 21 September mengutip Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin yang telah menegaskan: “Filipina tak akan mendengarkan sikap China yang mendorong negara-negara Barat, termasuk AS, keluar dari wilayah sengketa di Laut China Selatan.”
“Saya dapat meyakinkan semua orang bahwa negara-negara Barat akan hadir di Laut Cina Selatan.” lanjutnya.
“Kami percaya bahwa sebuah keseimbangan kekuasaan dan kebebasan orang Filipina akan bergantung pada keseimbangan kekuatan di Laut Cina Selatan. Jadi jangan mendorong kekuatan lain keluar dari daerah ini,” Locsin pun mengatakannya pada sidang di ibukota Manila.
Tidak hanya Filipina, Vietnam (VN) juga tidak keberatan dengan hukum kehadiran negara ketiga di Laut Cina Selatan.
Pada 15 Juli lalu, setelah adanya pernyataan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo tentang sikap atas klaim maritim di Laut China Selatan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Le Thi Thu Hang menegaskan: “Vietnam pun menyambut baik posisi masalah Laut Cina Selatan itu yang sesuai dengan hukum internasional ”.
Nona Hang juga menambahkan: “Vietnam berbagi pandangannya, seperti yang telah disebutkan di dalam pernyataannya pada KTT ASEAN ke – 36, bahwa UNCLOS adalah kerangka hukum yang mengatur semua aktivitas di laut dan lautan.”
“Vietnam pun berharap semua negara melakukan upaya untuk dapat berkontribusi menjaga sebuah perdamaian, stabilitas, dan kerja sama yang baik di Laut China Selatan.” imbuhnya.
Barat bergerak Jauh ke Laut Timur
Pada awal September baru lalu, Menteri Luar Negeri AS telah mendesak negara-negara ASEAN untuk mempertimbangkannya kembali hubungan mereka itu dengan perusahaan milik negara China yang terlibat dalam suatu pembangunan pulau buatan yang secara ilegal di wilayah Laut China Selatan.
Hanya sejak bulan Juli hingga sekarang, AS telah menerapkan serangkaian langkah yang kuat menuju China, yakni: Kirim surat ke PBB yang menyangkal klaim China; mengeluarkan pernyataan yang secara resmi menyangkal klaim China.
Setelah AS dan Australia, aliansi dari Inggris-Prancis-Jerman juga mengirim catatan ke PBB untuk menentang Beijing.
Para ahli mengatakan bahwa, “perang uang yang menargetkan China baru saja dimulai, ketika kemungkinan banyak negara lain akan bergabung.”
Keterlibatan yang semakin amat dalam dari Barat menempatkan China dalam situasi yang sulit, ketika reputasi China di arena internasional dan kepercayaan para investor di China menurun karena konflik antara Beijing dan Barat kini sedang membara yang mana ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Sedangkan Filipina membawa Keputusan Laut Cina Selatannya ini ke PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa).
Dalam pidato yang pertamanya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak menjabat pada 23 September lalu, Presiden Rodrigo Duterte membantah tuduhan pemerintahannya telah merusak kemenangan Filipina dalam kasus Pengadilan China.
Arbitrase di Den Haag (Belanda) pada 2016.
“Filipina menegaskan bahwa komitmen di Laut Cina Selatan konsisten dengan UNCLOS dan Keputusan 2016” kata Duterte.
Duterte pun mengatakan bahwa, *Penghakiman 2016 adalah salah sebuah bagian daripada hukum internasional, yang tidak dapat dikompromikan dan pemerintah tidak akan dapat mencairkan, menganggapnya enteng ataupun mengabaikannya. Kami selalu menyambut lebih banyak negara untuk mendukung keputusan ini,” katanya mengkonfirmasi. (ferd)
♔Ferd 