Pemerintahan Joko Widodo Dikelilingi Oleh 11 Jenderal.

Selain kapabilitas, kehadiran belasan jenderal di berbagai posisi pemerintahan untuk memperkuat jalannya pemerintahan.

Hal itupula diungkap oleh Kepala Kantor Stad Presiden Moeldoko.
“Dalam politik itu yang ada hanya memperkuat, ya pasti ada,” ujar Moeldoko pada Rabu.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menunjuk sejumlah jenderal purnawirawan di struktur pemerintahannya.

Mereka adalah Luhut Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Maritim, Sidarto Danusubroto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Gories Mere sebagai Staf Khusus Presiden, Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan, dan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

Belakangan, Presiden Jokowi kembali menunjuk purnawirawan jenderal berada di posisi strategis antara lain Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden dan Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Berikut daftar 11 Jenderal di lingkungan Jokowi:

1.Moeldoko.

Moeldoko resmi menjadi Kepala Staf Presiden usai dilantik belum lama ini.

Pria kelahiran 1957 ini pernah menjabat sebagai panglima TNI periode 2013-2015.

Tak hanya itu, Moeldoko pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada tahun 2013 namun hanya tiga bulan saja.

Ini merupakan jabatan terpendek yang pernah terjadi sepanjang sejarah militer di Indonesia.

2.Agum Gumelar.

Pria asal Tasikmalaya,Jawa Barat ini sempat maju pada pilpres 2004 mendampingi Hamzah Haz yang diusung menjadi calon presiden.

Pada tahun 2008, Agum Gumelar juga sempat dicalonkan menjadi gubernur Jawa Barat namun gagal.

Bersama Moeldoko, Agum Gumelar dilantik mengisi posisi Wantimpres.

3.Wiranto.

Jenderal Purnawirawan Wiranto saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polkuham).

Mantan calon presiden baru masuk ke kabinet Jokowi saat reshuffle jilid dua pada 2016.

Pada 2006, untuk memantapkan kariernya di dunia politik Wiranto membentuk sebuah partai bernama Partai Hanura.

Pria kelahiran Palembang ini merupakan Jenderal Purnawirawan TNI. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Ryamizard sempat dicalonkan menjadi Panglima TNI.

Namun gagal karena ia dianggap orang terdekat dari Megawati Soekarno Putri.

Puncak karirnya di militer adalah saat menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Saat ini ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

5.Subagyo Hadi Siswoyo.

Subagyo Hadi saat ini menjabat sebagai anggota Wantimpres. Ia sudah mengemban jabatan ini selama tiga tahun lamanya. Pada era Soeharto, ia pernah menjadi Komandan Paspampres.

Puncak kariernya di TNI adalah sebagai Kepala Staf TNI AD. Subagyo juga merupakan salah satu pendiri Partai Hanura.

6.Budi Gunawan

Budi Gunawan merupakan purnawirawan Polri. Ia terakhir menjabat sebagai Wakil Kepala Polri menggantikan Letjen (Purn) Sutiyoso.

Di kabinet era Jokowi-Jusuf Kalla, ia dilantik pada September 2016 sebagai Kepala Badan Intelijen Negara.

7.Luhut Binsar Panjaitan.

Pada awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ia menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

Saat ini Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia.

Luhut juga dikenal sebagai salah satu orang yang dekat dengan Jokowi.

Ia beberapa kali diangkat menjadi pejabat di lingkungan Istana.

8.Yusuf Kartanegara.

Sebelum menjabat di kabinet Jokowi, Yusuf pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKPI dan jaksa agung muda. Saat ini ia menjabat sebagai anggota Wantimpres.

9.Gories Mere.

Gories Mere merupakan purnawirawan Polri, pangkat terakhirnya adalah Komisaris Jenderal.

Semasa masih di Polri, ia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Bareskrim dan Kepala Badan Narkotika Nasional.

Pada kabinet Jokowi saat ini ia menjadi Staf Khusus Presiden.

10.Djoko Setiadi.

Djoko dilantik oleh Presiden Jokowi pada Rabu (3/1) di Istana Negara.

Ia menjabat sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ia pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dua periode berturut-turut pada periode 2011 dan 2016.

11.Sidarto Danusubroto.

Sidarto merupakan purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal.
Puncak kariernya di Polri adalah sebagai Kapolda Jawa Barat.

Pada kabinet era Jokowi ia menjabat sebagai anggota Wantimpres.|♔Ferd

Iklan

Malam Sebelum Lengser, Soeharto Dapat Pukulan Keras dan Dikecawakan Habibie, Ini Kondisi Sebenarnya

Mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998 membekas di hati generasi bangsa.

Runtuhnya rezim orde baru membuka lembaran baru bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Namun, apa yang membuat Soeharto pada akhirnya rela melepas tahta kepresidenan?

Di balik desakan keras rakyat, Soeharto berpikir keras sebelum memutuskan mundur.

Mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998 membekas di hati generasi bangsa.

Runtuhnya rezim orde baru membuka lembaran baru bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Namun, apa yang membuat Soeharto pada akhirnya rela melepas tahta kepresidenan?

Di balik desakan keras rakyat, Soeharto berpikir keras sebelum memutuskan mundur.

Tak hanya guncangan hebat dari rakyat yang berdemo, rupanya Soeharto pun ditinggalkan pengikut setianya.

Adik Soeharto, Probosutedjo mengungkapkan kelamnya malam itu, 20 Mei 1998.

Melalui buku berjudul Memoar Romantika Probosutedjo: Saya dan Mas Harto, Probosutedjo menceritakan kondisi yang sebenarnya.

Di tengah suasana mencekam itu, Probosutedjo menjadi saksi mata atas keterpurukan kakaknya.

Di ruang tamu Cendana, biasanya ramai digunakan Soeharto dan para menterinya rapat. Namun, tak ada satu pun menteri yang nampak di sana.

Hanya ada Soeharto bersama putrinya, Siti Hardijanti Rukmana yang dikenal Mbak Tutut.

Kala itu, suasana tampak hening. Mbak Tutut memberikan kode agar Probosutedjo tak mencoba meluruskan keadaan.

Di tengah diamnya sang penguasa saat itu, Mbak Tutut menyatakan, Soeharto akan mundur dari kursi presiden.

Soeharto tampak kecewa berat karena ditinggalkan para menterinya.

14 menteri di kabinetnya, mengundurkan diri secara serempak.

Surat pengunduran ke-14 menteri itu, bahkan diberikan langsung oleh Tutut kepada Soeharto.

Baru saja dapat pukulan keras dari mundurnya 14 menteri, Soeharto kembali mendapatkan kabar tak terduga.

Wakil Presiden BJ Habibie secara tiba-tiba menyatakan dirinya sanggup dan bersedia menjadi presiden.

Padahal, sebelumnya, BJ Habibie disebut tak menyanggupi posisi tersebut.

Sontak, kabar ini membuat Soeharto terkejut bukan main.

Soeharto heran, BJ Habibie bisa mengubah pikirannya dalam waktu yang cepat.

Probosutedjo mengungkapkan, Soeharto kecewa berat kepada Habibie.

Ia bahkan tak mau berbicara pada BJ Habibie.

Padahal, malam itu, BJ Habibie meneleponnya, tapi Soeharto tetap menolak berbicara.

BJ Habibie meminta bertemu dengan Soeharto.

Namun, telepon tersebut justru diambil alih Mensetneg, Saadillah Mursjid.

Ia meminta BJ Habibie justru tak perlu menemui Soeharto malam itu.

Kepada BJ Habibie, Saadillah Mursyid menyebut Soeharto akan mundur dari jabatan presiden.

Terkait isi percakapan telepon Habibie ini, diungkapkan Jim Asshiddiqie.

Kala itu, Jimly tengah berada di kediaman BJ Habibie.

Di sisi lain, melihat ekspresi tak menyenangkan Soeharto, Probosutedjo pun turut larut dalam kesedihan itu.

Ia melihat sang kakak secara ikhlas melepas jabatannya.
Wajah muruh Soeharto pun akhirnya buka suara.

“Saya akan mengundurkan diri baik,” ucapnya lirih.

Probosutedjo pun tak ingin menelisik lebih jauh.

Ia hanya penasaran, siapa yang akan menggantikan kakaknya itu. Soeharto pun menyebut nama BJ Habibie.

Soeharto menyebut dirinya sudah ikhlas mundur menjadi orang nomor satu di negeri ini.

“Mulai malam ini, ruang tamu Cendana akan menjadi sepi. Ia telah memutuskan sendiri, akan lengser,” kata Probosutedjo.

Terbukti, kesekokan harinya, 21 Mei 1998, Soeharto secara resmi mengundurkan diri.|♔Ferd

Habibie: Saya Tidak Ada Masalah dengan Soeharto

Habibie: Saya Tidak Ada Masalah dengan Soeharto

Mantan Presiden yang juga Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) BJ Habibie (kiri) memberikan paparan saat menjadi pembicara kunci pada sarasehan nasional yang diselenggarakan oleh ICMI di Jakarta, Senin (21/5). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jakarta, — Presiden ke-3 Republik Indonesia B.J. Habibie menyatakan hubungannya dengan Presiden ke-2 RI Soeharto tetap harmonis usai Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai presiden pada 21 Mei 1998 silam.

“[Hubungan] Baik. Saya tidak ada masalah dengan Pak Harto,” ujar Habibie usai menghadiri diskusi Refleksi 20 Tahun Kebangsaan di Jakarta, Senin (21/5).

Hubungan Habibie dengan Soeharto pasca reformasi, sebelumnya disebut-sebut memburuk. Soeharto disebut enggan bertemu dengan Habibie.

Dalam bukunya Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, Habibie pernah menceritakan tentang penolakan Soeharto ketika dia ingin bertemu sesaat setelah dilantik sebagai presiden RI.

“Saya pribadi tidak ada masalah dengan Pak Harto dan seluruh keluarganya karena kita orang berbudaya. Jadi, itu juga bukan ajaran agama apapun, mengajarkan bahwa kamu harus bunuh orang, lawan orang, dendam,” kata mantan Menteri Riset dan Teknologi era orde baru itu.

Habibie bercerita bahwa sebelum Soeharto menyatakan mundur, dia dan Soeharto sempat berdiskusi untuk membentuk Kabinet Reformasi. Rencananya, menurut Habibie, kabinet itu akan diumumkan pada 21 Mei 1998.

Ketika itu sempat terjadi diskusi alot antara Habibie dengan Soeharto terkait nama-nama dalam Kabinet Reformasi.

Tak menemui titik terang, Habibie menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Soeharto untuk membentuk Kabinet Reformasi. Kemudian, Soeharto memanggil Menteri Sekretaris Negara Saadilah Mursyid untuk membuat Keputusan Presiden (Keppres) mengenai susunan kabinet baru.

Tak hanya kabinet, Soeharto juga menyampaikan rencananya untuk mengundang pimpinan DPR/MPR ke Istana Merdeka. Pada acara itulah ia akan mengutarakan niatnya untuk berhenti sebagai Presiden.

Pernyataan itu sontak membuat Habibie bingung, sebab saat berbincang membahas susunan Kabinet Reformasi Soeharto tak mengutarakan alasan untuk mengakhiri tugasnya itu.

Selain itu, kata Habibie, Soeharto juga tak menyinggung mengenai posisi Wakil Presiden setelah dirinya mundur.

Pernyataan penuh misteri itu memunculkan tanda tanya di benak Habibie, hingga Habibie memberanikan diri bertanya, “Pak Harto, posisi saya sebagai Wakil Presiden bagaimana?” ucap Habibie dalam buku Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi.

“Terserah nanti. Bisa hari Sabtu, hari Senin, atau sebulan kemudian, Habibie akan melanjutkan tugas sebagai Presiden,” jawab Soeharto.

Habibie pun merasa suasana pembicaraan kala itu mulai tak mengenakkan. Kemudian, ia mengalihkan pembicaraan terkait rencana pengunduran diri 14 menteri.

Soeharto mengaku sudah mengetahui kabar itu dari putri sulungnya, Siti Hardianti Rukmana alias Mbak Tutut.|♔Ferd

Di Balik Mundurnya Soeharto Pada 21 Mei 1998

Momentum gerakan reformasi yang terjadi pada 20 tahun ditandai dengan mundurnya Soeharto dari jabatan presiden RI. Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998, setelah mendapat desakan massa, terutama mahasiswa yang menginginkan pergantian kepemimpinan nasional.

Dalam pidato pengunduran dirinya, Soeharto mengakui bahwa dia menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie berdasarkan “aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.”

Kondisi saat itu memang tidak menguntungkan Soeharto. Tuntutan reformasi masyarakat yang diwakili melalui aksi mahasiswa, mencapai puncaknya saat mahasiswa menguasai gedung DPR/MPR pada 18 Mei 1998.

Setelah mahasiswa menguasai DPR/MPR, pimpinan DPR/MPR yang diketuai Harmoko kemudian meminta Soeharto untuk mundur. Ini tentu saja sebuah ironi, mengingat Harmoko yang merupakan Ketua Umum Golkar adalah orang yang bertanggung jawab dalam pencalonan kembali Soeharto.

Setelah menang Pemilu 1997, Golkar juga yang menjadi pelopor dalam mengusung Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya dalam masa bakti 1998-2003. Namun, bukan pernyataan Harmoko yang membuat Soeharto semakin terpojokkan.

Puncak kegalauan Jenderal yang Tersenyum itu terjadi Rabu malam, 20 Mei 1998. Ada apa pada 20 Mei 1998? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita menelusuri kembali aktivitas Soeharto sejak pernyataan Harmoko itu diucapkan. Penelusuran ini berdasarkan dokumentasi Kompas 27 Mei 1998. Pernyataan Harmoko pada 18 Mei 1998 itu tentu saja mendapat penentangan sejumlah pihak.

Menteri Pertahanan Keamanan yang juga Panglima ABRI Wiranto misalnya, yang menganggap pernyataan Harmoko bersama Ismail Hasan Metareum, Syarwan Hamid, Abdul Gafur, dan Fatimah Achmad itu sebagai sikap individu dan bukan lembaga.

Meski begitu, Soeharto terus mencermati perkembangan politik yang terjadi. Pada 18 Mei 1998 malam, sekitar pukul 21.30 dia menerima laporan perkembangan dari empat Menteri Koordinator. Saat itu, ada wacana agar Kabinet Pembangunan VII dibubarkan dan tidak sekadar dirombak. Ini diperlukan agar orang yang terpilih tidak malu.

Namun, belum sempat wacana itu muncul, Soeharto mengatakan, “Urusan kabinet adalah urusan saya.” Para menko itu heran karena Soeharto sudah tahu, hingga tidak ada yang berani membicarakan wacana itu. Kemudian esok harinya, 19 Mei 1998, Soeharto bertemu ulama dan tokoh masyarakat di kediamannya, Jalan Cendana, Jakarta Pusat.

Usai pertemuan yang juga dihadiri tokoh seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid itu, Soeharto menyatakan bahwa dia akan melakukan reshuffle kabinet dan membentuk Komite Reformasi. Menurut Nurcholish, ide itu murni datang dari Soeharto. Tidak ada tokoh yang menyampaikannya kepada Bapak Pembangunan tersebut. Tokoh seperti Nurcholis dan Gus Dur pun menolak terlibat dalam Komite Reformasi.

Di luar Cendana, penolakan juga disuarakan sejumlah tokoh. Amien Rais misalnya, yang mempermasalahkan kapan pemilu itu akan dilaksanakan. Menurut Amien, hal terpenting saat itu adalah mundurnya Soeharto. Sehingga usulan Komite Reformasi dianggap hanya cara Soeharto mengulur waktu.

Sore harinya, Soeharto mendapat laporan bahwa sejumlah ekonom senior seperti Emil Salim dan Frans Seda bereaksi negatif atas usulan Komite Reformasi itu. Penolakan ini yang membuat Soeharto semakin resah dan galau.

Puncak kebimbangan Soeharto semakin bertambah pada 20 Mei 1998. Saat itu, 14 menteri bidang ekonomi, keuangan dan industri di bawah koordinasi Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita menolak masuk ke dalam kabinet baru hasil reshuffle atau Komite Reformasi.

Tidak hanya itu, ke-14 menteri itu juga membuat pernyataan sikap melalui tulisan yang ditandatangani di Gedung Bappenas. Dalam pernyataan tertulis itu, mereka bahkan secara implisit meminta Soeharto untuk mundur.

Adapun, 14 menteri yang menandatangani, sebut saja Deklarasi Bappenas itu, secara berurutan adalah Akbar Tandjung, AM Hendropriyono, Ginandjar Kartasasmita, Giri Suseno Hadihardjono, Haryanto Dhanutirto, Justika S Baharsjah. Kemudian, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjakrawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi MBA, Theo L Sambuaga, dan Tanri Abeng.

Soeharto baru membaca surat itu sekitar pukul 20.00 WIB. Sontak, pernyataan itu membuat Soeharto merasa terpukul. Dia merasa ide Komite Reformasi akan gagal.

Soeharto tidak punya pilihan selain mundur. Soeharto kemudian memanggil Wapres BJ Habibie, untuk menginformasikan kemungkinan tersebut. Habibie diminta siap jika kekuasaan kepresidenan diserahkan Soeharto kepadanya.

Probosutedjo, adik Soeharto, yang berada di kediaman Jalan Cendana, malam itu, mengungkapkan, Soeharto pada malam itu terlihat gugup dan bimbang.

“Pak Harto gugup dan bimbang, apakah Habibie siap dan bisa menerima penyerahan itu. Suasana bimbang ini baru sirna setelah Habibie menyatakan diri siap menerima jabatan Presiden,” ujarnya.

Selanjutnya, pada pukul 23.00 WIB, Soeharto pun memanggil ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, Mensesneg Saadilah Mursjid, serta Panglima ABRI Wiranto. Soeharto berbulat hati menyerahkan kekuasaan kepada Habibie. Konsultasi mengenai prosesi pergantian kepemimpinan pun dilakukan.

Kemudian, sekitar pukul 23.20 WIB Yusril bertemu Amien Rais. Dalam pertemuan itu, Yusril menyampaikan rencana Soeharto untuk mundur pada 21 Mei 1998, sekitar pukul 09.00 WIB. Dalam bahasa Amien, kata-kata yang disampaikan oleh Yusril itu, “The old man most probably has resigned” (Orang tua itu kemungkinan besar mundur).

Pada Kamis dini hari itu, pukul 01.30 WIB, Amien Rais menggelar jumpa pers. Saat itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menyampaikan informasi yang disampaikan Yusril. “Selamat tinggal pemerintahan lama, dan selamat datang pemerintahan baru,” ucap Amien. |♔Ferd

Habibie: Tidak Akan Terjadi Perpecahan Akibat Politik

Persaingan politik di dalam negeri saat ini meski dicemaskan sejumlah pihak, tak mengkhawatirkan Presiden ketiga Republik Indonesia Bacharudin Jusuf Habibie.

Selain soal potensi perpecahan Habibie juga menyinggung soal mekanisme dan mentalitas orang Indonesia dalam menduduki posisi politik. Termasuk aliran uang dalam politik pemilihan langsung.|♔Ferd

Berbagi Kebahagiaan Ramadhan, Golkar Kota Depok Santuni 5000 Yatim Piatu

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto berharap seluruh pimpinan Partai Golkar di daerah rutin memberikan santunan bagi yatim piatu di untuk menyeimbangkan perekonomian masyarakat kelas bawah.

“Saya mengapresiasi kegiatan santunan yang dilakukan pimpinan Partai Golkar. Semoga kegiatan santunan dapat dilakukan pimpinan Partai Golkar di masing-masing tingkatan di daerah,” jelas Airlangga saat menghadiri kegiatan santunan Partai Golkar Kota Depok, di Hotel Bumi Wiyata Depok, Minggu (20/5/2018).

Dalam kegiatan tersebut, Partai Golkar Depok menyantuni 5.000 yatim piatu yang berasal dari Depok, Jawa Barat.

Airlangga mengatakan kegiatan santunan seperti itu sesuai dengan platform Golkar yang bercita-cita menyeimbangkan ekonomi di level masyarakat bawah.

Kegiatan semacam itu, menurut dia, dapat menjadi ajang konsolidasi kader Golkar menjelang pilkada dan Pilpres 2019.

Dalam acara itu turut hadir kader Golkar yang juga calon wakil gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta sejumlah fungsionaris DPP Golkar yakni Robert Kardinal, Roem Kono, dan Budhy Setiawan.

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Depok Farabi Arafiq mengemukakan kegiatan santunan yatim piatu dilakukan untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat pada bulan Ramadan.

Dia mengatakan kegiatan semacam itu rutin dilakukan Partai Golkar Depok.

“Golkar Kota Depok ingin berbagi kebahagiaan dalam bulan suci Ramadan ini,” ujar Farabi.|♔Ferd