Mengapa Honorer K2 Enggak Bisa?


Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK21) Titi Purwaningsih. Foto: arsip Ricardo

Jakarta – Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih telah memintakan kepada pihak pemerintah untuk memberikan perlakuan khusus seperti yang diberikan kepada para penyuluh pertanian, saat seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian) 2021.

Walaupun formasi PPPK tahap pertama pada rekrutmen bulan Februari 2019 hanya untuk para honorer K2, faktanya tenaga dari harian lepas tenaga bantu para penyuluh pertanian (THL TBPP) juga bisa ikut tes.

Bahkan, ketika sudah dinyatakan lulus dan kemudian ijazahnya tidak linear, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian telah memberikan fasilitas uji kompetensi untuk memenuhi semua persyaratan administrasi pengangkatan PPPK.

“Kalau penyuluh pertanian bisa dikasih perlakuan yang khusus, kenapa honorer K2 enggak bisa?. Kan sama-sama telah mengabdi malah honorer K2 yang lebih dulu mengabdi,” kata Titi, Kamis (10/12).

Perlakuan khusus yang diminta Titi adalah dengan memberikan formasi PPPK untuk para honorer tenaga teknis administrasi.

“Sejak 2014, mereka tidak pernah diberikan kesempatan ikut tes. Pemerintah hanya selalu saja mengakomodir para guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh.” katanya.

“Kalau para tenaga teknis administrasi tidak ada dalam sebuah jabatan fungsional PPPK, pemerintah semestinya dapat mencarikan solusi. Dah, bukan membiarkan 200 ribu tenaga teknis administrasi tanpa ada jalan keluarnya.” imbuhnya.

Titi Purwaningsih mencontohkan, “Penjaga sekolah. Bagaimana bisa penjaga sekolah disuruh meningkatkan kompetensinya.”

“Kalau semua penjaga sekolah disuruh ditingkatkan kompetensi misalnya kuliah lagi atau apalah dan kemudian melamar jadi guru, lah yang urus sekolah siapa,” tanya Titi.

*Disetiap sekolah, “lanjutnya lagi, “peran para penjaga sekolah itu sangat penting. Mereka bertugas menjalankan fungsi menjaga sekolah, melayani kebutuhan guru serta lainnya.”

“Penjaga sekolah tidak bisa lagi dikecilkan perannya karena tanpa mereka operasional dari sekolah terhambat” lanjutnya.

“Kan enggak mungkin misalnya urusan bikin teh, bagian fotocopy, membersihkan toilet, sekolah, diurus guru. Kalau di sekolah negeri, penjaga sekolah tugasnya rangkap. Jadi ini harus dipikirkan pemerintah jangan malahan jadi mengecilkan peran mereka,” tandasnya. (ferd)

Tinggalkan komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.