Pakar Hukum: Mau Guncang Politik atau Tidak Bukan Urusan KPK


Pakar Hukum Mau Guncang Politik atau Tidak Bukan Urusan KPK

JAKARTA – Besok Kamis (9/3/2017) kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan dua terdakwa akan disidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Alhasil kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu akan memasuki babak baru.

KPK mengklaim kasus ini akan menyeret sejumlah nama besar.

Bahkan diharap tidak mengguncangkan perpolitikan Indonesia.

Untuk itu Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih mendorong, seluruh masyarakat harus membantu dengan ikut berpartisipasi mengawasi penanganan kasus ini.

Meski sebetulnya kata mantan anggota Panitia Seleksi pimpinan KPK itu bilang, bukan urusan KPK mau mengguncang politik atau tidak.

Yang penting KPK tegakan saja hukum dengan profesional dan penuh dedikasi pada bangsa dalam pemberantasan korupsi.

“Tidak perlu mengkhawatirkan masalah politik, biar saja mau ada keguncangan daripada mereka berpolitik tapi korup ya lebih baik ada hentakan,” tegas dosen hukum pidana di Universitas Trisakti ini, Rabu (8/3/2017).

“Karena yang perlu penegakan hukum dan bersihkan negara dari praktik korup yang dilakukan para pelaku,” katanya.

Bagi masyarakat hal ini masalah biasa, ada penegakan hukum terhadap pejabat atau orang kuat.

Dan memang begitu adanya bahwa korupsi cenderung dilakukan orang-orang dengan kedudukan yang kuat dan yang berdaya.

Oleh karena Yenti Garnasih tegaskan, saat inilah KPK harus memperlihatkan kemandirian dan kemampuannya.

“Penyelesaian kasus besar ini nama KPK dipertaruhkan. Kita akan kawal penuntasan mega skandal Kasus E KTP,” tegas Yenti Garnasih.

Ia juga memotivasi KPK agar jangan ragu-ragu membongkar tuntas semua pelaku kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP.

Sekalipun ada nama besar, menurut Yenti Garnasih, KPK jangan gentar untuk menyeretnya ke dalam proses hukum.

“Jangan ragu-ragu meski akan terdapat beberapa nama besar bukan masalah untuk penegakan hukum,” tegasnya.

Karena mantan anggota Panitia Seleksi pimpinan KPK ini mengingatkan pemberantasan korupsi adalah langkah penegakan hukum yang tidak perlu hirau apakah akan menyeret nama besar atau nama kecil.

“Yang penting sepanjang orang tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi ya harus diproses,” ujar doktor pertama Indonesia dalam bidang pencucian uang ini.

Justru kata Yenti Garnasih, rakyat senang kalau KPK berani menyeret nama-nama besar yang telah diberi kepercayaan tapi malah korup dan menyebabkan kemiskinan pada Rakyat.

“Kalau KPK bisa memberantas korupsi dengan pelaku nama besar itu baru prestasi besar. Jangan hanya nama-nama kecil dengan jumlah kecil saja,” ucap Yenti Garnasih .

Apalagi KPK, lanjut Yenti Garnasih, telah menerima uang pengembalian dari sejumlah orang. Berarti sejumlah orang itu pelaku dan harus diproses.

Kenapa demikian? Karena pengembalian uang hasil korupsi tidak serta merta menghilangkan sifat dapat dipidananya seseorang.

“Ini masalah pidana bukan Perdata. Jadi meski telah mengembalikan uang korupsinya tetap diproses. Sesuai ketentuan pasal 4 UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor,” kata Yenti Garnasih. | ferd

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s