Banyak Perusahaan BUMN Belum Ikut Jaminan Pensiun


banyak-perusahaan-bumn-belum-ikut-jaminan-pensiun

DENPASAR – Sebagai perusahaan milik negara seharusnya BUMN patuh pada aturan perundang-undangan, khususnya mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) mencatat ada sekira 24 BUMN yang belum mendaftarkan karyawannya dalam program jaminan pensiun.

“Kami minta BUMN bisa menjadi contoh yang baik agar bisa diikuti perusahaan swasta untuk mengikuti empat program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk jaminan pensiun,” ujar Direktur Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Ilyas Lubis di Denpasar, Bali.

Ilyas menyebutkan, selain 24 BUMN, ada juga 12 bank dan delapan perusahaan swasta nasional berskala besar yang belum ikut jaminan pensiun. Ini tergolong pelanggaran yang masuk dalam PDS (perusahaan daftar sebagian) program yang saat ini secara nasional, tercatat sebanyak 26.287 perusahaan.

Ternyata, 24 BUMN Belum Ikut Jaminan Pensiun BPJS TK!

ternyata-24-bumn-belum-ikut-jaminan-pensiun-bpjs-tk

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) mencatat ada sekitar 24 BUMN yang belum mendaftarkan karyawannya dalam program jaminan pensiun.

Padahal, sebagai perusahaan milik negara seharusnya BUMN patuh pada aturan perundangundangan, khususnya mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kami minta BUMN bisa menjadi contoh yang baik agar bisa diikuti perusahaan swasta untuk mengikuti empat program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk jaminan pensiun,” ujar Direktur Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Ilyas Lubis di Denpasar, Bali.

Ilyas menyebutkan, selain 24 BUMN, ada juga 12 bank dan delapan perusahaan swasta nasional berskala besar yang belum ikut jaminan pensiun. Ini tergolong pelanggaran yang masuk dalam PDS (perusahaan daftar sebagian) program yang saat ini secara nasional, tercatat sebanyak 26.287 perusahaan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan akan melaporkan 19.304 perusahaan nakal ke Kejaksaan karena belum melindungi dan mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. “Dari 41.764 perusahaan yang telah ditindaklanjuti oleh tenaga pengawas dan pemeriksa kami di seluruh Indonesia, sejumlah 22.460 dinyatakan patuh (54%), termasuk 3.459 yang merupakan perusahaan wajib tetapi belum daftar (PWBD). Jadi, sisanya sekitar 19.304 yang kami laporkan,” kata Agus.

Menurut Agus, untuk menekan angka pelanggaran, pada tahun ini dijadikan sebagai tahun kolaborasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Salah satunya bekerja sama dengan Kejaksaan, juga dengan Ditjen Pajak untuk mengungkap data sebenarnya kinerja setiap perusahaan. “Kami sudah mendapat pernyataan lisan dari Ditjen Pajak, kini menunggu pernyataan tertulis dari Menteri Keuangan,” ujar Agus.

Selain itu, Agus meminta kepada peserta untuk aktif melaporkan jika ada perusahaan yang melanggar melalui aplikasi BPJSTK mobile . Saat ini ada 55.0000 pengaduan dari pekerja terkait dengan ketidakpatuhan perusahaan. Sebanyak 7.000 laporan sudah ditindaklanjuti berasal dari serikat pekerja dan para pekerja.

“Paling banyak ada di kotakota besar Pulau Jawa. Kami tindak lanjut dengan memberikan peringatan dua kali, melakukan kunjungan, dan verifikasi. Kalau memang tidak memberikan kepastian, baru ditindaklanjuti secara hukum,” katanya. Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan optimistis dapat meningkatkan jumlah kepesertaan aktif mencapai 26,2 juta pekerja pada tahun ini.

Sebagai perbandingan, pada tahun lalu pencapaian peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan mencapai 22,6 juta pekerja. Jumlah tersebut melampaui 17% dari target 2016 yang dicanangkan sebanyak 21,9 juta pekerja. Tahun lalu BPJS Ketenagakerjaan berhasil merangkul peserta sektor jasa konstruksi hampir 8 juta pekerja.

Adapun pekerja bukan penerima upah mencapai 1,5 juta dan 14,5 juta pekerja penerima upah. Direktur Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Ilyas Lubis mengatakan, tahun ini pihaknya siap meningkatkan pemerataan coverage peserta di kawasan yang terpencil seperti di kawasan timur Indonesia.

Hal ini dilakukan demi melindungi pekerja informal seperti nelayan. “Kami ingin hadir merata di seluruh Indonesia. Saat ini dua pertiga peserta masih di Pulau Jawa. Pekerja informal di kawasan timur Indonesia harus dirangkul seperti nelayan,” ujar Ilyas beberapa waktu lalu. Salah satu strategi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan adalah dengan menggandeng sejumlah pihak mulai dari kalangan akademisihinggakalangandunia usaha.

Di kalangan akademisi, BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Forum Rektor untuk menyinergikan program perlindungan para staf pengajar dan karyawan di perguruan tinggi. Sementara itu dengan kalangan pengusaha dilakukan melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam rangka meningkatkan kepesertaan.

Kerja sama tersebut merupakan bentuk sinergi yang akan diisi dengan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, program kerja bersama serta dukungan Kadin Indonesia ke tingkat cabang untuk perluasan kepesertaan. | ferd

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s