Benahi Penyelenggaraan Ibadah Haji, DPR Desak Pemerintah Bentuk Lembaga Non Kementerian


benahi-penyelenggaraan-ibadah-haji-dpr-desak-pemerintah-bentuk-lembaga-non-kementerian

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid mendesak pemerintah segera membentuk Lembaga Negara Non Kementerian yang mengurusi Ibadah Haji. Lembaga tersebut diyakini mampu menyelesaikan berbagai bentuk persoalan penyelenggaraan ibadah haji yang terjadi selama ini, termasuk masalah kuota dan pemondokan.

“Saya mohon dukungannya, tekanan politik yang paling fundamental adalah pembentukan lembaga negara non departemen. Dengan lembaga ini, Kementerian Agama hanya sebagai regulator dan supervisor,” ujar Sodik, saat menjadi pembicara dalam Forum Legislasi bertajuk ‘Mungkinkah Penambahan Kuota Haji akan Merata?’, di gedung DPR, Jakarta, Selasa, (14/2).

Dalam kesempatan itu, Sodik juga mengatakan, lembaga baru tersebut, akan ditempatkan orang-orang yang benar-benar memiliki kapasitas dalam mengurus seluruh rangkaian ibadah haji. Sedangkan Kementerian Agama tidak tepat dalam pekerjaan yang sebagian besar aktifitasnya terkait perjalanan.

“Haji itu 80 persen urusannya ‘tour and travel’. Kementerian Agama tidak mempunyai kemampuan yang baik akan hal itu. Jadi harus ada ‘corporate culture’. Mohon dukungannya,” kata Sodik lagi.

Hal lain yang menurut Sodik menjadi bukti ketidakprofesionalan Kementerian Agama dalam mengurusi ibadah haji, adalah terkait pengembalian uang calon jamaah yang batal berangkat.

Menurut Sodik, calon jamaah haji yang batal berangkat, seperti alasan meninggal, baru bisa dikembalikan dananya setelah 6 bulan menunggu.

“Bagaimana rendahnya profesionalisme mereka, pengembalian uang bagi yang meninggal dunia 6 bulan. Belum lagi harus ada dari notaris,” ujar Sodik lebih lanjut.

Begitu pula dalam hal data jamaah yang bergerak menuju tanah suci. Sodik mengatakan mengalami perbedaan angka antara pusat dan lapangan.

“Kami sering rapat, data di Jakarta dan Jeddah berbeda, caranya masih sangat primitf. Soal data base ruwet sekali,” ujar Sodik.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar Deding Ishak mengatakan, pemerintah bisa mengotimalkan kuota haji negara-negara tetangga yang tidak digunakan.

“Kuota negara tetangga yang tidak digunakan, kan sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Di samping adanya pembatasan ibadah haji bagi mereka yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, maka diberi tenggang waktu sampai 10 tahun, baru bisa berhaji lagi,” ujarnya.

Sejauh itu, kata Deding, upaya perbaikan penyelenggaraan ibadah haji harus terus ditingkatkan terkait pemondokan, konsumsi, katering, transportasi dan sebagainya.

“Kini sudah baik. Tapi tetap harus meningkatakan pelayanan haji tersebut demi kenyamanan, kekhusyuan jamaah haji dalam beribadah,” katanya. | ferd

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s