Lintas Kementerian Masih Alot Godok Besaran Tarif Pajak Nganggur


 

JAKARTA – Pemerintah sedang mencari skema terbaik dalam menetapkan perhitungan pajak tinggi untuk tanah menganggur.

Selain membuat definisi tanah menganggur, berbagai instrumen pajak yang selama ini melekat di bidang pertanahan juga terus dikaji.

“Untuk pengaturan pajaknya, kami Kementerian Keuangan akan melakukan overview terhadap pajak-pajak apa saja yang ada,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta.

pajaknganggur

Pajak Progresif Lahan Nganggur, Kemenkeu-BPN Masih Diskusi

Pemerintah sedang mencari skema terbaik dalam menetapkan perhitungan pajak tinggi untuk tanah menganggur.

Selain membuat definisi tanah menganggur, berbagai instrumen pajak yang selama ini melekat di bidang pertanahan juga terus dikaji.

“Untuk pengaturan pajaknya, kami Kementerian Keuangan akan melakukan overview terhadap pajak-pajak apa saja yang ada,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta.

Suahasil mengatakan, jenis pajak yang selama ini melekat di bidang pertanahan adalah pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh) final atas pengalihan aset dan bangunan sebesar 2,5%, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

PBB dikenakan pada pemilik aset, PPh final dikenakan pada penjual, dan BPHTB dikenakan pada pembeli. Untuk PBB, Suahasil mengatakan, pemerintah perlu memetakannya secara lebih mendalam.

Besaran tarif PBB yang didasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP) berbeda-beda. Ada PBB perkotaan, perdesaan, perkebunan, pertambangan, hingga perhutanan.

“Domainnya pun berbeda-beda. Ada yang di pemerintah daerah. Ada yang di pemerintah pusat,” ucapnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016, PPh final atas pengalihan aset dan bangunan direvisi menjadi 2,5% atas NJOP dari sebelumnya 5%. Suahasil menyebut, selama ini prinsip pengenaan PPh final sebenarnya bersifat “capital gain tax “, namun belum maksimal.

“Tapi, dengan ini kita lihat lagi supaya lebih diperkuat lagi,” sambungnya.

Suahasil menyebut, Kemenkeu sudah berdiskusi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang perihal tersebut di level menteri. Selanjutnya diskusi intensif akan dilakukan di level teknis. | ferd©

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s