KPK Pelajari Putusan PK Hadi Purnomo


kpk

KPK bakal mempelajari putusan peninjauan kembali (PK) terhadap mantan Ketua BPK Hadi Poernomo.

Putusan tersebut hari ini telah diunggah ke website MA meski sesungguhnya telah diputus sejak 16 Juni 2016 lalu.

“Akan kami pelajari putusan ini sekaligus melihat kembali penanganan perkara yang pernah kita sidik tersebut,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah.

Perlunya KPK mempelajari putusan itu karena putusan tersebut terbilang sumir.

Meskipun dalam pertimbangan majelis PK dinyatakan hakim praperadilan tidak berwenang menghentikan penyidikan, di sisi lain amar putusan justru menyatakan PK yang diajukan KPK tidak dapat diterima. Setelah mempelajari putusan, KPK baru akan menentukan langkah selanjutnya.

“Kami akan pelajari putusan tersebut secara lengkap terlebih dahulu untuk kemudian bisa melakukan tindakan berikutnya,” jelasnya.

Dalam putusan yang diketuk tiga hakim agung, yakni Salman Luthan selaku ketua majelis, serta dua hakim anggota, yaitu MS Lumme dan Sri Murwahyuni,

MA berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tidak tepat dan keliru.

MA juga mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 2 ayat 3 Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan pemeriksaan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki meteri perkara.

Terkait putusan praperadil­an yang membatalkan penetapan tersangka, majelis PK berpendapat hal itu tidak dapat menggugurkan kewenang­an penyidik untuk menetapkan Hadi sebagai tersangka kembali, setelah memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Tersangka lagi

Sementara itu, Kejaksaan Agung kembali menetapkan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan 16 unit mobil jenis electric microbus serta electric exsecutive bus pada tiga BUMN, yakni PT BRI (persero), PT Perusahaan Gas Negara (PGN), dan PT Pertamina (persero).

Penetapan tersangka tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Muhammad Rum. Surat perintah penyidikan dikeluarkan pada 26 Januari 2017 oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

“Pak DI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 16 mobil listrik,” terangnya saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Rum mengaku belum mengetahui kapan pemeriksaan perdana terhadap Dahlan dilakukan. Menurut dia, penyidik yang punya kewenangan untuk menentukan jadwal tersebut, termasuk memeriksa beberapa saksi lainnya.

Mengenai kemungkinan Dahlan bakal ditahan, Rum menegaskan keputusan itu sepenuhnya diserahkan kepada penyidik yang menangani kasus. “Kita belum tahu ditahan atau tidaknya. Tunggu saja,” kata dia.

Proyek pengadaan 16 mobil listrik diduga merugikan negara senilai Rp32 miliar. Saat masih menjabat Menteri BUMN pada 2013, Dahlan meminta tiga BUMN itu untuk menjadi sponsor pengadaan mobil listrik guna mendukung KTT APEC di Bali.

Setelah proyek itu rampung dikerjakan, 16 mobil listrik itu rupanya tidak dapat digunakan karena tidak dibuat sebagaimana mestinya. Mobil itu hanya diubah pada bagian mesin sehingga fungsinya tidak optimal. Hasil uji di ITB menyatakan pembakaran bahan bakar di mesin tidak optimal dan mengakibatkan mesin cepat panas dan turun mesin.

Sebelumnya, Dahlan Iskan juga telah ditetapkan oleh Kejati Jatim sebagai tersangka penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU), sebuah BUMD milik Pemprov Jawa Timur. Kasus tersebut masih disidang. Dahlan awalnya langsung ditahan. Namun, karena sakit, ia dijadikan tahanan kota. | ferd©

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s