Digodok, Kebijakan Dana BOS untuk Bayar Gaji Guru Honorer SMA


digodok-kebijakan-dana-bos-untuk-bayar-gaji-guru-honorer-sma

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) saat ini tengah menggodok kebijakan yang memperbolehkan anggaran BOS (biaya operasional sekolah) di jenjang SMA untuk membayar gaji guru honorer.

“Besarannya diusulkan 10-15 persen dari total dana BOS yang diterima sekolah,” kata Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) di sela penutupan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2017, di Jakarta, Jumat (27/1). Namun, kebijakan tersebut hanya berlaku bagi guru honorer di jenjang SMA sebagai dampak atas pelimpahan kewenangan pendidikan menengah atas dari kabupaten ke provinsi.

Didik mengharapkan, kebijakan itu tidak dimanfaatkan dengan merekrut guru honorer baru.

“Kami harap peluang ini bisa dimanfaatkan sekolah maupun daerah secara bertanggungjawab,” kata Didik seraya menyebutkan anggaran BOS tahun 2017 sebesar Rp45 triliun.

Dengan demikian, ucap Didik, ketentuan baru tersebut nantinya tidak menimbulkan masalah di masa depan. Karena itu, Pemda diminta untuk ikut mengawasi agar kebijakan tersebut tidak disalahgunakan. Selama ini, baru dana BOS jenjang SD dan SMP yang boleh digunakan untuk membayar gaji guru honorer. Itupun terbatas hingga 30 persen dari total dana BOS yang diterima sekolah. Untuk jenjang SMA, masih terlarang.

Dijelaskan, dana BOS yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik, dengan besar satuan biaya untuk tingkat sekolah dasar (SD) sebesar Rp800 ribu per orang/tahun, SMP Rp1 juta per siswa per tahun dan SMA sebesar Rp1,4 juta per siswa. Dana diberikan ke sekolah setiap tiga bulan.

Tiga belas komponen yang boleh dibiayai BOS untuk SD dan SMP, yaitu pengembangan perpustakaan, kegiatan penerimaan peserta didik baru, pembelajaran dan esktrakulikuler, ulangan dan ujian, pembelian bahan habis pakai, bayar listrik dan air, perawatan gedung, pembayaran guru honorer dan tenaga kependidikan lain, membantu siswa miskin dan perawatan komputer. Soal proses pengalihan status kewenangan pendidikan sekolah menengah atas dari kabupaten ke provinsi,

Didik Suhardi menuturkan, prosesnya masih berlangsung. Karena hal itu bukan persoalan mudah, terutama dalam urusan sumber daya manusia (SDM).

“Provinsi yang belum tuntas hingga saat ini adalah Papua dan Papua Barat. Sebenarnya aturan ini tidak harus ditetapkan secara kaku. Kabupaten masih boleh bantu-bantu provinsi, jika itu diperlukan,” kata Didik menegaskan.

Ditambahkan, pihaknya saat ini masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk mengurai kendala-kendala yang terjadi selama proses pengalihan kewenangan tersebut di lapangan. Koordinasi itu termasuk dengan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN). | ferd©

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s